Sabtu, 04 September 2010

Baduy, "Negara" Tanpa Kelaparan

Punggung Gunung Kendeng di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Selasa (16/3) pagi, berangsur terang ketika matahari menyembul di langit timur. Udara masih dingin ketika satu demi satu warga mulai keluar dari pintu rumahnya. Aktivitas pagi masyarakat Baduy pun kembali berjalan. Asap keluar dari atap rumah warga, pertanda perempuan Baduy mempersiapkan makan dan bekal buat ke ladang. Sebagian perempuan lainnya menumbuk bulir padi dan biji kopi. Setelah semua beres, mereka bersama suami dan anak-anak berangkat ke ladang. Sementara perempuan yang tinggal di rumah mulai dengan aktivitas menenun. Dari kejauhan di pinggir kampung, seorang lelaki berbaju putih terlihat memikul buntalan mendaki jalan setapak yang menanjak di Kampung Cipaler. Lelaki bernama Idong itu hendak pulang ke Desa Cibeo setelah malam sebelumnya menginap di Ciboleger untuk menjual buah. Baju putih yang dia kenakan adalah pakaian khas warga Baduy Dalam, yang tinggal di tiga kampung di Kanekes; yakni Cibeo, Cikertawana, dan Cikeusik. Tak berselang lama, satu keluarga yang kesemuanya berpakaian hitam bergegas hendak ke ladang. Mereka adalah bagian dari masyarakat Baduy Luar yang tinggal di 56 kampung di Kanekes. Baju hitam adalah salah satu ciri khas pakaian mereka. Sepintas Desa Kanekes yang hingga Maret 2010 dihuni 11.175 jiwa warga Baduy ini tak beda dengan desa-desa lainnya. Mereka tinggal di rumah panggung, lantainya berada sekitar 50 sentimeter di atas tanah. Dindingnya bambu, atapnya anyaman daun kelapa. Sejumlah literatur menyebut orang Baduy keturunan pengikut Kerajaan Padjadjaran dan mereka penduduk asli yang sangat perhatian terhadap lingkungan. Kekhasan permukiman Baduy terlihat dari bentuk rumah yang nyaris seragam. Hanya ada sedikit ruang yang tersisa antarbangunan rumah, sedangkan rumah-rumah Baduy umumnya tidak berjendela. Rumah mereka juga tidak memiliki jaringan listrik karena adat menabukan listrik. Aturan adat berlandaskan nilai-nilai adat moyang mereka, yaitu tradisi Sunda Wiwitan. Tradisi itu menjadi pegangan dan pengetahuan masyarakat Baduy. Hingga saat ini adat tersebut masih tetap dijaga. Termasuk pula di antaranya falsafah yang tergambar dalam peribahasa Baduy, Lojor teu menuang dipotong, pondok teu menang disambung, kurang teu menang ditambah, leuwih teu menang dikurang. Arti harfiahnya adalah ”panjang tidak boleh dipotong, pendek tidak boleh disambung, kurang tidak boleh ditambah, dan lebih tidak boleh dikurang”. Sampai sekarang masyarakat Baduy Dalam masih berjalan kaki ke mana pun mereka pergi, termasuk hingga ke Jakarta. Lain halnya dengan masyarakat di perkampungan Baduy Luar yang sudah mau naik ojek atau mobil angkutan antarkota ketika bepergian agak jauh dari desanya. ”Masyarakat Baduy tidak ada yang terlihat kaya, tapi juga tidak ada yang miskin. Di sini tidak ada pengangguran ataupun kelaparan,” ujar Jaro Pamarentahan (Kepala Pemerintahan) Baduy Dainah. Meski banyak yang berprofesi sebagai perajin kain tenun, penjual gula aren, atau memiliki warung penjual barang kebutuhan keluarga sehari-hari, warga Baduy selalu menganggap bahwa berladang adalah pekerjaan utama dan kewajiban. Dalam berladang, mereka memiliki kebiasaan yang dijalankan turun-temurun. Mereka antimenggunakan pupuk pabrikan dan senyawa kimia pembasmi hama dan gulma. Warga Baduy Dalam hingga sekarang bahkan masih menabukan mandi menggunakan sabun dan sampo. Hal-hal semacam ini menghindarkan lingkungan, yang menjadi tempat mereka menggantungkan pendapatan harian mereka, dari pencemaran. Hingga sekarang pun mereka kukuh mempertahankan kawasan hutan dan tak hendak mengubahnya untuk kepentingan lain. ”Dari 5.136,8 hektar (ha) kawasan di Baduy, sekitar 3.000 hektar dipertahankan sebagai hutan untuk menjaga 120 titik mata air,” kata Jaro Dainah. Ketika jumlah warga terus bertambah, kebutuhan ladang untuk bertanam padi pun meningkat. Alih-alih mengubah hutan lindung untuk ladang, sebagian warga Baduy lebih memilih membeli tanah di luar kawasan Baduy. Setidaknya 700 hektar ladang di luar kawasan Baduy saat ini dimiliki warga. ”Selain itu, juga banyak yang menyewa, lebih luas lagi dibandingkan yang sudah dibeli warga,” ujar Jaro Dainah. Sistem bagi hasil dilakukan antara warga Baduy yang menyewa serta menggarap ladang dan pemilik tanah. Sekitar tahun 1980-an, tanaman albasia pun mulai banyak ditanam warga Baduy. Sekarang pun tanaman albasia yang bibitnya mulai ditanam di sela-sela padi ladang ini dipetik hasilnya oleh warga Baduy setiap lima tahun sekali ketika ladang selesai di-beura, dibiarkan tidak ditanami setelah lewat tiga kali musim panen. Kayu albasia hasil budidaya ini biasa dijual warga kepada bos pengumpul, yang sebagian juga orang Baduy, untuk kemudian dikirim ke pembeli di luar daerah. Sebatang kayu albasia umur lima tahun bisa laku Rp 100.000. Rata-rata sekali memanen albasia di ladang miliknya tiap orang bisa mengantongi penjualan Rp 5 juta-Rp 15 juta. Keseharian warga dalam bekerja itu berjalan dalam bingkai adat yang terjaga. Guru Besar Etnobiologi Universitas Padjadjaran Johan Iskandar mengatakan, Baduy mengenal dua sistem pemerintahan: nasional yang mengikuti aturan negara Indonesia dan adat yang mengikuti adat istiadat. Secara nasional, di Baduy ada Jaro Pamarentah atau Kepala Desa Kanekes yang kini dijabat Dainah. Sementara itu, pimpinan adat tertinggi masyarakat Baduy dipegang oleh tiga puun yang tinggal di tiga tempat Baduy Dalam. Puun Cikeusik mengurus keagamaan, Puun Cibeo mengatur hubungan dengan daerah luar, serta Puun Cikertawana mengurus pembinaan warga, kesejahteraan, dan keamanan masyarakat Baduy. Dalam kehidupan sehari-hari, tingkah laku puun diatur ketat. Guru Besar Antropologi Universitas Padjadjaran Kusnaka Adimihardja menjelaskan, puun harus mengayomi masyarakat Baduy. Ia mengatakan, puun harus mengayomi masyarakat Baduy dari dalam. Bahkan, hingga kepemilikan rumah, puun harus memiliki rumah paling sederhana. Mampu melayani masyarakatnya dengan baik adalah penghargaan terbesar seorang puun di Baduy. ”Inilah figur pemimpin sebenarnya. Masyarakat adat Baduy ibaratnya negara sejahtera ideal,” kata Kusnaka. Masa kekuasaan seorang puun tak pernah dibatasi aturan adat. Namun, seorang puun yang sudah merasa tak sanggup menjalankan amanah bisa meminta untuk segera diganti. Selain itu, pergantian seorang puun juga tergantung dari kondisi alam. Jika sering muncul bencana alam yang menimpa warga Baduy atau panen rakyat gagal terus, menjadi alasan kuat untuk turunnya seorang puun. Warga Baduy meyakini keberhasilan pemimpin berkaitan langsung dengan kesejahteraan rakyat. Di sisi lain, mereka juga dikenal sebagai komunitas mandiri yang menghidupi diri sendiri, tetapi melimpahkan rezeki bagi warga sekitar mereka. Mahfudin, warga Kampung Cicakal, yang berada di luar kawasan Baduy, misalnya, tiap minggu pasti memboncengkan penumpang yang hendak berkunjung ke Baduy. Sekali mengantar dari Desa Kuranji ke Parigi, dia memperoleh Rp 30.000. Hila, seorang pemilik toko di kawasan Ciboleger, pun dapat mencari rezeki dengan menjual kerajinan dan kain khas Baduy kepada pengunjung. ”Kalau pas ramai pengunjung, seperti akhir pekan atau ketika liburan sekolah, per hari bisa ratusan ribu rupiah,” katanya. Warga Baduy membuktikan bahwa ada korelasi antara alam yang terjaga dan kehidupan yang sejahtera, bagi mereka dan bagi warga di sekitarnya. (Buyung Wijaya Kusuma) Baduy, "Negara" Tanpa Kelaparan Sabtu, 27 Maret 2010 | 03:30 WIB Cornelius Helmy dan C Anto Saptowalyono Sumber: http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/03/27/03300553/baduy.negara.tanpa.kelaparan

2 komentar:

Lulus Sutopo mengatakan...

Terimakasih atas sharenya
Salam hangat dan sukses selalu

taslim mengatakan...

sebenarnyah adat istiadat dululah yang ramah lingkungan, menyatu dengan alam, karena alam merupakan tempat mereka berlindung, apabila manusia sudah tidak bersahabat dengan alam,,, apa jadinyah nanti dunia ini,,, dengar dengar cerita nih indonesia adalah jantungnya keseimbangan iklim dunia,, heheheh salut lah buat masarakat banten yang masih memegang teguh adat istiadat.